Isi
|
:
|
Isi : Kriminalisasi kebijakan ; Reformulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi / Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N.– Wacana konsep hokum progresif dalam penegakan hokum di Indonesia / Prof. Dr. Dey Ravena, SH., MH.—Kewenangan Lembaga Yudikatif dalam menilai gratifikasi berdasarkan hokum dan kebijakan / Dr. Drs. H. Dudu Duswara Macmudin, SH., MH.—Kebijakan legislasi tentang penerapan sistem pembalikan beban pembuktian bagi pelaku tindak pidana korupsi dan pengaruhnya terhadap asas praduga tak bersalah / Dr. Setyo Utomo, SH., MH.—Kajian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) : aspek hukum perdata dalam penanggulangan korupsi di Indonesia / Dr. H. Aang Achmad, SH., MH.—Peranan kriminologi dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi dalam (kebijakan) hokum pidana / Dr. Widiada Gunakaya, S.A., SH., MH.—Kebiajkan hokum pidana terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orangdalam perspektif hukum hak asasi manusia / Dr. Henny Nuraeny, SH, MH.—Fungsionalisasi hukum pidana terhadap pembuatan perdagangan organ tubuh manusia khususnya ginjal untuk kepentingan transplantasi / Dr. dr. Hj. Trini Handayani, SH., MH.—Penyanderaan terhadap penanggung pajak dalam perspektif hak asasi manusia / Dr. Anita Kamilah, SH., MH.—Transparansi penyidikan dalam kerangka system peradilan pidana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap POLRI / Dr. I. Ketut Adi Purnama, SH., MH. – Kebijakan legislasi tentang sanksi pidana pemilu legislatif prespektif demokrasi dan kedaulatan rakyat / Dr. Dedi Mulyadi, SH., MH.—Aspek-aspek hukum pemutus hubungan kerja didahului pelanggaran hukum pidana pekerja/ buruh dalam cita hokum ketenagakerjaan Indonesia (kajian terhadap Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan / Dr. Akhmad Hunaeni Z, SH., MH. – Kebijakan dan pembaruan hokum pidana anak / Dr. Nandang Sambas, SH., MH.—Eksistensi hukum pidana Islam dalam system hukum pidana nasional / Dr. Drs. Syahrul Anwar, M.Ag.
|