Tag Ind1 Ind2 Isi
LEADER 02994cam a2200373 a 4500
001 INLIS000000001288189
005 20231113143718.0
006 aa###g#|########0d
007 ta
008 231113#2022####jbia###g#|########0dind##
020 # # $a 978-623-372-716-7
035 # # $a 0010-0723004677
040 # # $a JKPNPNA $b ind $e rda
082 0 4 $a 297.457 $2 [23]
084 # # $a 297.457 ABN i
100 0 # $a Abnan Pancasilawati $e penulis
245 1 0 $a Implementasi hukuman cambuk dalam perspektif good governance dan HAM / $c penulis, Abnan Pancasilawati, Dina Destari ; editor, Nur Suci Rahmayanti
250 # # $a Cetakan Pertama, November 2022
264 # 1 $a Depok : $b Rajawali Pers, $c 2022
300 # # $a x, 126 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm
336 # # $a teks $2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara $2 rdamedia
338 # # $a volume $2 rdacarrier
504 # # $a Bibliografi : halaman 115-121
520 # # $a Buku Implementa Hukuman Cambuk dalam Perspektif Good Governance dan HAM ini berisi tentang definisi dan konsep good governance, sejarah dan kajian/analisis terhadap pelaksanaan hukum cambuk di Aceh berdasarkan good governance. Tahap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh berdasarkan sudut pandang good governance yang akan dilikuidasi dalam enam kategon yaitu : (1) partisipas masyarakat. (2) daya tanggap: (3) transparan (4) berkeadilan, (5) efektifitas dan efisiensi pelayanan (6) akuntabilitas.Elemen nilai-nilai Good Governance yang diamalkan dengan hati hati oleh setiap petugas bawahan dan pemimpin di instansi penegak qanun jinayat syariat sabagal bagian dari keberhasilan penerapan qanun jinayat syariat di Aceh. Sektor publik bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pemerintahan di negara. Selain itu, memerangi pelaku kesalahan jinayah syariah dan mendukung penerapan aturan hukum secara signifikan memengaruh kompleksitas aturan hukum di Aceh. Demikian juga meningkatkan hasil pusat studi dan pengembangan dengan mendukung kemandirian mereka dan meningkatkan aliran dana dari pemerintah akan membantu dalam membangun pemerintahan yang lebih berkompeten dan berkualitas di Aceh.Dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip good governance dapat memberikan kontribusi metodologis atas hukum Islam dan hukum positif dalam membangun konsep pemerintahan (manajemen birokrasi) yang baik. Banyak kajian tentang hukuman cambuk namun belum menyentuh tentang manajeman birokrasi yang lebih komprehensif.Di samping itu, di dalam buku ini juga membahas tentang konsep perlindungan hak asasi manusia dalam penetapan sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam menjamin hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak keselamatan.
650 # 4 $a Hukum pidana Islam $x Hukuman cambuk $z Aceh
700 0 # $a Dina Destari $e penulis
700 0 # $a Nur Suci Rahmayanti $e editor
850 # # $a JKPNPNA
990 # # $a 202300102034866
990 # # $a 202300102034865
990 # # $a 202300102034864
990 # # $a 202300102034863
999 # # $a CB-D.10 2022-032688