Tag Ind1 Ind2 Isi
LEADER 02748cam a2200373 a 4500
001 INLIS000000000878434
005 20190321100141.0
006 ad###g#b####000#0#
007 ta
008 190320s2016####jbid###g#b####000#0#ind##
020 # # $a 978-979-076-571-9
035 # # $a 0010-0219000757
040 # # $a JKPNPNA $b ind$e rda
041 0 # $a ind
082 0 4 $a 320.6 $2 [23]
084 # # $a 320.6 HER s
100 0 # $a Herabudin $e penulis
245 1 0 $a Studi kebijakan pemerintah : $b dari filosofi ke implementasi/ $c Drs. Herabudin, M.Si. ; editor, Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.
250 # # $a Cetakan ke-1 : Februari 2016
264 # 1 $a Bandung : $b Pustaka Setia, $c 2016
264 # 4 $a © 2016 PUSAKA SETIA, Bandung
300 # # $a 247 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm
336 # # $a teks $2 rdacontent
337 # # $a tanpa perantara $2 rdamedia
338 # # $a volume $2 rdacarrier
500 # # $a Kata pengantar oleh Dr. H. Rachmat, M.Si.
504 # # $a Bibliografi : halaman 237-245
520 # # $a Fokus utama studi mengenai kebijakan adalah struktur formal dalam sebuah pemerintahan yang mengandung detal dan prosedur, serta konstelasi deskriptif sebuah kajian, ranah kebijakan dievaluasi, kekuatan serta kelamahan itu sendiri secara komprehensif. Dalam konteks ini, perkembangan dan perubahan studi akan mampu membawa pendekatan baru dalam mengkaji fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat sipil yang berkaitan dengan pemerintahan.Kebijakan pemerintah pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan atau keputusan. Kebijakan pemerintah merupakan hasil proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang mencakup langkah-langkah atau upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kebijakan pemerintah tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.Keterkaitan birokrasi dan kebijakan pemerintah sangatlah erat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asumsi keterkaitan antara perilaku birokrasi dan kebijakan ini didasarkan pada suatu fakta bahwa perancangan, implementasi, hingga evaluasi, melibatkan aparatur birokrasi. Hal ini disebabkan birokrasi adalah “aktor” atau “pelaku” dalam perancangan (formulasi), pelaksanaan (implementasi), dan evaluasi kebijakan pemerintah, sedangkan kebijakan pemerintah merupakan “alat” atau “instrumen” bagi birokrasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
650 # 4 $a Kebijakan pemerintah
700 0 # $a Beni Ahmad Saebani $e editor
990 # # $a 201900103020381
990 # # $a 201900103020380
990 # # $a 201900103020379
990 # # $a 201900103020378