Katalog


Sampul
               
Jenis Bahan Terbitan Berkala
Judul Dokumentasi kliping tentang otonomi daerah
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : CSIS, 1993
Deskripsi Fisik jil. : ilus. ; 29 cm
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis Persyaratan System : Windows, Flash Player; Mesin Pencari Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape Navigator, Safari, dll)
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Otonomi Daerahl - Guntingan (surat kabar, dsb)
Abstrak
Catatan Tersedia dalam bentuk online
Bahasa
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online http://opac.pnri.go.id/DetaliListOpac.aspx?pDataItem=0010-0917000041&pType=Bibid&pLembarkerja=13

Konten Digital

339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 12a_001.zip

Buka File Digital

339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 12b_001.zip

Buka File Digital

339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 13a_001.zip

Buka File Digital

339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 13b_001.zip

Buka File Digital

339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 14_001.zip

Buka File Digital

339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 15_001.zip

Buka File Digital

339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 16a_001.zip

Buka File Digital

339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 16b_001.zip

Buka File Digital
 

Karya Terkait

  • Otonomi daerah / CSIS
  • Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi dan tata kerja perangkat daerah propinsi
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 84 tahun 2000 tentang perubahan atas keputusan Presiden no. 44 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah : beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
  • Pembangunan, Pembangunan Indonesia bagian Timur, Kontraktor, Proyek Pedesaan / CSIS
  • Kliping surat kabar No.3 Desember 1997 : Guntingan berita dan artikel tentang Kalimantan Tengah
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
  • Kliping berita dan artikel surat kabar : bidang ekonomi, politik & sosial budaya Timor Timur tahun 1995
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / Kota / Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
  • Peraturan Pemerintah R.I. nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi : juklak Undang-undang Otonomi Daearh
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah