Katalog
Cite This
Tampung
Jenis Bahan
Terbitan Berkala
Judul
Dokumentasi kliping tentang otonomi daerah
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan
Jakarta : CSIS, 1993
Deskripsi Fisik
jil. : ilus. ; 29 cm
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
Persyaratan System : Windows, Flash Player; Mesin Pencari Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape Navigator, Safari, dll)
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Otonomi Daerahl - Guntingan (surat kabar, dsb)
Abstrak
Catatan
Tersedia dalam bentuk online
Bahasa
Bentuk Karya
Target Pembaca
Lokasi Akses Online
http://opac.pnri.go.id/DetaliListOpac.aspx?pDataItem=0010-0917000041&pType=Bibid&pLembarkerja=13
Konten Digital
339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 12a_001.zip
Buka File Digital
339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 12b_001.zip
Buka File Digital
339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 13a_001.zip
Buka File Digital
339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 13b_001.zip
Buka File Digital
339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 14_001.zip
Buka File Digital
339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 15_001.zip
Buka File Digital
339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 16a_001.zip
Buka File Digital
339 4 OTONOMI DAERAH 1993 - 16b_001.zip
Buka File Digital
Karya Terkait
Otonomi daerah / CSIS
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi dan tata kerja perangkat daerah propinsi
Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 84 tahun 2000 tentang perubahan atas keputusan Presiden no. 44 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah : beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Pembangunan, Pembangunan Indonesia bagian Timur, Kontraktor, Proyek Pedesaan / CSIS
Kliping surat kabar No.3 Desember 1997 : Guntingan berita dan artikel tentang Kalimantan Tengah
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Kliping berita dan artikel surat kabar : bidang ekonomi, politik & sosial budaya Timor Timur tahun 1995
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / Kota / Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Peraturan Pemerintah R.I. nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi : juklak Undang-undang Otonomi Daearh
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah
Lihat lebih banyak..