Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Peraturan tata cara perpajakan 1998 : tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa tata cara penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa
Judul Seragam Peraturan, dsb.
Pengarang Indonesia
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Eko Jaya, 1998.
Deskripsi Fisik xvi, 564 hlm. ; 21 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Pajak dan perpajakan - Undang-undang dan peraturan
Abstrak
Catatan Dilengkapi : peraturan perpajakan KUP, PPH dan PPH & PPNBM
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Pedoman praktis ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) : dilengkapi dengan penagihan pajak dengan surat paksa , pengadilan pajak / Uwon Gustiawan S. ; editor, P. Sunaryo , Erita L. ; penyeleksi naskah, Abubakar Arif, Wibowo ; editor penyelia, Pamusuk Eneste
  • PPSP : penagihan pajak dengan surat paksa / Muhammad Rusjdi ; editor, Hari Susana
  • Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
  • Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan :ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengadilan pajak, penagihan pajak dengan surat pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dang bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea meterai
  • Perpajakan / Prof. Dr.Mardiasmo, MBA., Ak. ; editor, Maya
  • Pilihan pelaksanaan perpajakan : tatacara pemeriksaan dibidang perpajakan, tatacara pembayaran pajak dan sanksi admnistrasi yang terhutang sesuai hasil pemeriksaan dan pembayaran bunga dan denda, penagihan pajak negara dengan surat paksa
  • Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa / dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika
  • PPSP : penagihan pajak dengan surat paksa / Muhammad Rusjdi:editor,Hari Susana
  • Proses pembahasan 5 rancangan undang-undang tentang perpajakan: pajak daerah dan retribusi daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, badan penyelsesaian sengketa pajak , dan penagihan pajak dengan surat paksa, dan penerimaan Negara bukan pajak
  • Penagihan pajak kendaraan bermotor dengan surat paksa :studi pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung /oleh Zailani Yusuf