Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Peradilan agama dalam pemerintahan Islam di Kesultanan Bima (1947-1957) / Abdul Gani Abdullah , penyunting, Nasrullah
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Abdul Gani Abdullah
Nasrullah
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Mataram : Yayasan Lengge, 2004
Deskripsi Fisik xv, 387 hlm. ; 21 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN 979-3544-09-0
ISSN
ISMN
Subjek Peradilan (Hukum Islam)
Hukum adat - Bima (Nusa Tenggara Barat)
Abstrak Hukum adat yang sudah ada sebelum Islam datang menjadi pertimbangan -pertimbangan yang dipadukan dengan hukum-hukum Islam. Hal ini semua terjadi di seluruh Nusantara. Di Kesultanan Bima sebelum terbentuknya Badan Hukum Syara telah ada Lembaga Peradilan yang disebut Mahkamah Syar'iyah, tetapi karena campur tangan pemerintah kolonial pada tahun 1886 lembaga ini tidak berperan lagi, demikian juga dengan masa pendudukan Jepang. Setelah kedua periode penjajahan itu, Sultan Muhammad Salahuddin membentuk satu lembaga peradilan sebagai kelanjutan Mahkamah Syar'iyah yang disebur "Badan Hukum Syara"
Catatan Indeks
Bibliografi : hlm. 337-351
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • TEROPONG
  • Social justice in islam / Shaikh Mahmud Ahmad
  • Tentang dan sekitar Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
  • Masalah-masalah hukum perdatadi Kecamatan-Kecamatan Beo, Lirung, Siau Barat dan Tambukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Tengah
  • Masalah-masalah hukum perdata di Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
  • Masalah-masalah hukum perdata di daerah Kepulauan Tidore daerah hukum Pengadilan Negeri Soa-Sin wilayah hukum PengadilanTinggi Ambon
  • Masalah-masalah hukum perdata adat di Kecamatan Ponco Kusumo Kabupaten Malang daerah hukum Pengadilan Negeri Malang wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya
  • Masalah-masalah hukum perdata di Kabupaten Sumba Timur bagi suku Sumba Timur daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu wilyah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
  • Masalah-masalah hukum perdata di Kabupaten Sumbawa daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
  • Masalah-masalah hukum perdata di Kepulauan Kei daerah hukum Pengadilan Negeri Tual wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon