Online Public Access Catalog
Perpustakaan Nasional RI
Keranjang (0)
Tampung (0)
Login
Registrasi
Cari
Ramban
Judul
Pengarang
Penerbit
Tahun Terbit
Subyek
Nomor Panggil
BIB-ID
ISBN/ISSN/ISMN
Sembarang
Monograf
Film
Bahan Kartografis
Rekaman Video
Musik
Bahan Campuran
Rekaman Suara
Bentuk Mikro
Manuskrip
Terbitan Berkala
Braille
Bahan Grafis
Sumber Elektronik
Bentuk Mikro Berkala
Sumber Elektronik Berkala
Bahan Ephemeral
Semua Jenis Bahan
Pencarian Lanjut
-
Riwayat Pencarian
-
Bantuan
×
Bantuan
Pencarian sederhana adalah pencarian koleksi dengan menggunakan hanya satu kriteria pencarian saja.
Ketikkan kata kunci pencarian, misalnya : " Sosial kemasyarakatan "
Pilih ruas yang dicari, misalnya : " Judul " .
Pilih jenis koleksi misalnya " Monograf(buku) ", atau biarkan pada pilihan " Semua Jenis Bahan "
Klik tombol "Cari" atau tekan tombol Enter pada keyboard
×
Citation
Home
Detail Result
Desentralisasi kewenangan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006/ Ilyas Ismail
Cite This
Tampung
Tampung
Jenis Bahan
Monograf
Judul
Desentralisasi kewenangan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006/ Ilyas Ismail
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang
Ilyas Ismail
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan
2009
Deskripsi Fisik
v, 63 lembar ; 29 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek
Desentralisasi dalam pemerintahan
Hukum agraria
Abstrak
Catatan
Bibliografi : lembar 53-55
Bahasa
Indonesia
Bentuk Karya
Bukan fiksi
Target Pembaca
Umum
Lokasi Akses Online
Eksemplar
Konten Digital
Marc
Unduh Katalog
Format MARC Unicode/UTF-8
Format MARC XML
Format MODs
Format Dublin Core (RDF)
Format Dublin Core (OAI)
Format Dublin Core (SRW)
Karya Terkait
Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah :berita resmi Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tahun 1973 III
Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah suplemen 16
Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah suplemen 17
Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah suplemen 18
Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah suplemen 19
Problematika hukum otonomi daerah di Indonesia / I Gde Pantja Astawa
Peraturan perundang-undangan otonomi khusus bagi provinsi Papua / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal
Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah. suplemen 15
Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah. suplemen 12
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah
Lihat lebih banyak..