Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen pajak tentang petunjuk pemotongan pajak penghasilan (PPH) 2000
Judul Seragam Keputusan, dsb
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Mini Jaya Abadi, 2000
Deskripsi Fisik xxxv, 618 hlm. ; 21 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Pajak penghasilan - Undang-undang, peraturan, dsb
Abstrak
Catatan Isi : Pajak penghasilan PPH 21
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) 2014 : dilengkapi : - Petunjuk pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 ...
  • Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPH) 2007
  • Peraturan menteri keuangan dan Dirjen Pajak tentang penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPH) 2012
  • Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPH) 2007
  • Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPH) 2009
  • Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) 2010
  • Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan(PPH) 2013
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-39/pj/2008 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 beserta petunjuk pengisiannya & petunjuk pemotongan pph Pasal 21 & pph Pasal 26
  • Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen pajak tentang penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) 2014 : dilengkapi : - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang tata cara pemeriksaan ...
  • Peraturan Menteri keuangan dan Dirjen pajak Tentang Penghitungan pemotongan pajak penghasilan [PPH}tahun 2015 Dilengkapi :Peraturan Menteri keuangan Repblikn Indonesia no 8/PMK.07/2014 Tentang pedoman umum dan alokasi dana insentif Daerah tahun anggaran 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 20 tahun 2014 Tentang dan trif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan pengawas keuangan dan pembangunan