| Jenis Bahan |
Monograf |
| Judul |
Studi kebijakan pemerintah : dari filosofi ke implementasi/ Drs. Herabudin, M.Si. ; editor, Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. |
| Judul Asli |
|
| Judul Seragam |
|
| Pengarang |
Herabudin (penulis)
Beni Ahmad Saebani Syair tematik untuk anak / Saona Kalfangare, ; editor, Cucu Laelasari (editor)
|
| Edisi |
Cetakan ke-1 : Februari 2016 |
| Pernyataan Seri |
|
| Penerbitan |
Bandung : Pustaka Setia, 2016
© 2016 PUSAKA SETIA, Bandung
|
| Deskripsi Fisik |
247 halaman : ilustrasi ; 24 cm
|
| Jenis Isi |
teks
|
| Jenis Media |
tanpa perantara
|
| Jenis Wadah |
volume
|
| Informasi Teknis |
|
| ISBN |
978-979-076-571-9
|
| ISSN |
|
| ISMN |
|
| Subjek |
Kebijakan pemerintah
|
| Abstrak |
Fokus utama studi mengenai kebijakan adalah struktur formal dalam sebuah pemerintahan yang mengandung detal dan prosedur, serta konstelasi deskriptif sebuah kajian, ranah kebijakan dievaluasi, kekuatan serta kelamahan itu sendiri secara komprehensif. Dalam konteks ini, perkembangan dan perubahan studi akan mampu membawa pendekatan baru dalam mengkaji fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat sipil yang berkaitan dengan pemerintahan.Kebijakan pemerintah pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan atau keputusan. Kebijakan pemerintah merupakan hasil proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang mencakup langkah-langkah atau upaya-upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kebijakan pemerintah tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.Keterkaitan birokrasi dan kebijakan pemerintah sangatlah erat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asumsi keterkaitan antara perilaku birokrasi dan kebijakan ini didasarkan pada suatu fakta bahwa perancangan, implementasi, hingga evaluasi, melibatkan aparatur birokrasi. Hal ini disebabkan birokrasi adalah “aktor” atau “pelaku” dalam perancangan (formulasi), pelaksanaan (implementasi), dan evaluasi kebijakan pemerintah, sedangkan kebijakan pemerintah merupakan “alat” atau “instrumen” bagi birokrasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. |
| Catatan |
Kata pengantar oleh Dr. H. Rachmat, M.Si.
Bibliografi : halaman 237-245
|
| Bahasa |
Indonesia |
| Bentuk Karya |
Bukan fiksi |
| Target Pembaca |
Umum |
| Lokasi Akses Online |
|