Pencarian Lanjut- Riwayat Pencarian- Bantuan
  1. Home
  2. Detail Result
  3. Himpunan Peraturan Perundang-undangan : kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, percepatan pemberantasan korupsi/ penerbit, Mahkamah Agung RI

Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Himpunan Peraturan Perundang-undangan : kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, percepatan pemberantasan korupsi/ penerbit, Mahkamah Agung RI
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Mahkamah Agung RI (penerbit)
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2005
Deskripsi Fisik vi, 166 halaman ; 22 cm
Jenis Isi teks
Jenis Media tanpa perantara
Jenis Wadah volume
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Kepailitan - Undang-Undang dan peraturan
Abstrak
Catatan
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Putusan perkara nomor 009-015 / PUU - lll / 2005 : pengujian UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembajaran utang terhadap UUD 1945
  • Undang-Undang Mahkamah Konstitusi : Undang-undang RI nomor 4 tahun 2014 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi / editor, Mona
  • Undang-undang peraturan-peraturan
  • Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  • Peraturan kepolisian :peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 1998 tentang perubahan atas undang-undang tntang kepailitan /disusun oleh Staf R.C
  • Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  • Bunga rampai tentang medical malpractice : Uraian teoritis tentang medical malpractice
  • Putusan perkara nomor 067/PUU-2/2004 : pengujian UU nomor 5 tahun 2004 tentang pperubbahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1954
  • Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
  • Undang-undang no. 25 tahun 2004 :Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)