Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Pajak daerah & retribusi daerah : berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T.
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Siahaan, Marihot Pahala, 1973- (pengarang)
Edisi Edisi revisi, Cetakan ke-4
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016
Deskripsi Fisik xxix, 671 halaman ; 21 cm
Jenis Isi teks
Jenis Media tanpa perantara
Jenis Wadah volume
Informasi Teknis
ISBN 9789793654872
ISSN
ISMN
Subjek Pajak daerah
Retribusi daerah
Abstrak Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut di Indonesia sangat berkaitan dengan dinamika yang berkembang pada masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya reformasi perpajakan dan retribusi daerah pada tahun 2009, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010. Dengan berlakunya undang-undang tersebut terdapat penambahan satu jenis pajak provinsi dan empat jenis pajak kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendorong daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari daerah itu sendiri. Satu hal yang menarik adalah diubahnya status dua jenis pajak pusat menjadi pajak kabupaten/kota, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Reformasi yang terjadi mengakibatkan pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, perubahan dan penambahan jenis pajak dan retribusi juga menghendaki pemahaman yang komprehensif dari masyarakat, petugas pajak, akademisi, dan setiap pihak (stakeholder) yang terkait. Untuk itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat umum bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan segala perkembangannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga mereka mau dengan sadar membayarnya. Di sisi lain masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Catatan Bibliografi : halaman 663-667
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Himpunan peraturan perpajakan/retribusi daerah Khusus Ibukota Jakarta
  • Himpunan peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang retribusi /disusun oleh Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
  • Tax amnesty di Indonesia/ Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T.
  • Perlakuan perpajakan terhadap bentuk usaha tetap ( ISUT ) / Jaja Zakaria
  • Kompilasi peraturan di bidang BPHTB : panduan dalam penyusunan aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang BPHTB / penyunting, Marihot Pahala Siahaan
  • Peraturan-peraturan perpajakan 1981
  • Land revenue policy of the Indian government
  • Bea meterai di Indonesia / Marihot Pahala Siahaan
  • Himpunan keputusan/peraturan pelaksanaan kebijaksanaan 15 Nopember 1978 :(Bidang Perpajakan)
  • Follow up of implementation regulation of tax laws 1995