| Jenis Bahan |
Monograf |
| Judul |
Politik Syariat Islam : Ideologi dan Pragmatisme / penulis, Ahmad Abrori, Cucu Nurhayati, Iim Halimatusa'diyah, Zaki Mubarak, Wiwi Siti Sajaroh ; editor, Iim Halimatusa'diyah, Zaki Mubarak |
| Judul Asli |
|
| Judul Seragam |
|
| Pengarang |
Ahmad Abrori (penulis)
Cucu Nurhayati (penulis)
Wiwi Siti Sajaroh (penulis)
Iim Halimatusa'diyah (penulis) (editor)
Zaki Mubarak, M. (penulis) (editor)
|
| Edisi |
Cetakan pertama, Agustus 2018 |
| Pernyataan Seri |
|
| Penerbitan |
Depok : LP3ES, 2018
© Hak Cipta pada penulis, 2016
|
| Deskripsi Fisik |
262 halaman ; 23 cm
|
| Jenis Isi |
teks
|
| Jenis Media |
tanpa perantara
|
| Jenis Wadah |
volume
|
| Informasi Teknis |
|
| ISBN |
978-602-7984-08-0
|
| ISSN |
|
| ISMN |
|
| Subjek |
Islam - Politik
|
| Abstrak |
Munculnya peraturan daerah peraturan daerah (perda) bernuansa syariat di beberapa daerah pascareformasi, sebagaimana menjadi fokus penelitian buku ini, kenyataannya telah menyulut banyak kontroversi, Beberapa contoh perda bernuansa syariat, sebagaimana yang disebutkan di dalam buku ini antara lain perda tentang wajib baca Qur'an untuk siswa dan pengantin berpakaian muslim dan muslimah: pencegahan dan penanggulangan maksiat, larangan menjual dan mengedarkan minuman keras, hingga pelarangan pelacuran. Itu semua merupakan salah satu indikasi dari pandangan mengenai bangkitnya Islamic identitiy dalam ragam bentuknya yang formalistik, meskipun masalah minuman keras atau prostitusi, misalnya, bukan isu-isu yang sekadar terkait dengan syariat. Hampir semua perda syariat itu mengedepankan isu parsial atau permukaan saja. Isu antimaksiat yang diformalisasikan ke dalam perda syariat, tumpang tindih dengan hal-ikhwal anti- kriminalitas yang menjadi ranah penegak hukum. Klaim syariat, dalam konteks ini justru sering kontraproduktif, karena dipan- dang menghambat kebebasan atau setidaknya tidak realistis secara teknis penerapannya. Terkait dengan hal-hal seperti inilah, buku ini memotret perkembangan dinamika formalisasi syariat di beberapa daerah dalam bentuk perda, apa motif yang melatar belakanginya, respons masyarakat dan pemerintah pusat, peran politisi, dan bagaimana gejala ini dapat dijelaskan. |
| Catatan |
Indeks
Bibliografi : halaman 250-256
|
| Bahasa |
Indonesia |
| Bentuk Karya |
Bukan fiksi |
| Target Pembaca |
Umum |
| Lokasi Akses Online |
|