Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Peraturan Presiden R.I nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah / Cipta Media Indonesia
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Indonesia
Cipta Media Indonesia (pengumpul)
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Cipta Media Indonesia, 2018
Deskripsi Fisik xiv, 248 halaman ; 21 cm
Jenis Isi teks
Jenis Media tanpa perantara
Jenis Wadah volume
Informasi Teknis
ISBN
ISSN
ISMN
Subjek Pengadaan barang - Undang-undang dan peraturan
Abstrak Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terimahasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
Catatan Peraturan menteri keuangan tentang tata cara pengelolaan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah -- Peraturan menteri keuangan tentang ruang lingkup dan tata cara pemberian penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur oleh badan usaha penjaminan infrastruktur -- Peraturan LKPP yang terbaru tahun 2018 -- Perka LKPP tentang layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Keputusan Presiden R.I. nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasan pemerintah : dilengkapi Undang-undang Republik Indonesia tentang jasa konstruksi
  • Keputusan Presiden R.I nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilenkapi undang-undang Republik Indonesia tentang jasa konsruksi
  • Undang-undang RI no 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Petunjuk Pelaksanaan lelang
  • Keppres no. 6 th. 1995 [2 Pebruari 1995] tentang tim evaluasi pengadaan
  • Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah
  • Perpres no. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD dan APBN : dilengkapi undang-undang tentang no. 2tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan persiapan penghasilan bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan sebagai pajak daerah, HGU, HGB dan hak pakai atas tanah
  • Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya tahun 2006
  • Himpunan Undang-undang pengadaan barang dan jasa terbaru & terlengkap / Tim Legality ; penyunting, Nurti Lestari ; layouter, Erwin Ariyanto
  • Kitab undang-undang pengadaan barang dan jasa / Tim Politika ; penyunting, Arif Ishartadi
  • Tanah Adat dan Pengadaan Tanah / Sukmo Pinuji