Pencarian Lanjut- Riwayat Pencarian- Bantuan
  1. Home
  2. Detail Result
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah / editor, Muna

Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah / editor, Muna
Judul Asli
Judul Seragam
Pengarang Muna (editor)
Edisi Cetakan 1
Pernyataan Seri
Penerbitan Yogyakarta: Pustaka Mahardika, [2017?]
Deskripsi Fisik vi, 155 halaman; 21 cm
Jenis Isi teks
Jenis Media tanpa perantara
Jenis Wadah volume
Informasi Teknis
ISBN 9786021674352
ISSN
ISMN
Subjek Aset negara - Undang-undang dan peraturan
Abstrak
Catatan
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan penjualan barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas : dilengkapi pengelolaan barang milik negara/daerah
  • Hukum pidana khusus tentang tindakan pidana ekonomi, pencucian uang, korupsi dan kerjasama internasional seerta pengembalian aset / Luhut M. P Pangaribuan
  • Permendagri No 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (PERMENDAGRI NO 82 TAHUN 2015) dilengkapi : Permendagri no. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (Permendagri No. 82 tahun 2015)
  • Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana / Ramelan ; editor, Theodrik Simorangkir
  • Model ideal pengembalian aset (asset recovery) pelaku tindak pidana korupsi / Penulis, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.
  • Pedoman pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan pelaporan dalam rangka penertiban barang milik negara ( Per Men Keu No. 109 / PMK. 06/2009 ) & tata cara rekonsiliasi barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat ( Per Men Keu No. 102/PMK.05/2009 )
  • Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan / Thomas Soebroto
  • Undang-undang atas kekayaan intelektual
  • Undang-undang tentang partai politik dan golongan karya :undang-undang Republik Indonesia no.3 tahun 1975
  • UUP Kepolisian, UUP Kejaksanaan dan UUP Kekuasaan Kehakiman