Sampul
Cite This        Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
Judul Seragam
Pengarang
Edisi
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Salemba Empat, 2012
Deskripsi Fisik [335] hlm : 23 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN 978-979-061-217-4
ISSN
ISMN
Subjek Akuntansi Pemerintahan
Abstrak
Catatan
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah untuk SKPD dan pemerintah daerah : ( sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006, Nomor 59 tahun 2007, dan Nomor 55 tahun 2008 serta standar akuntansi pemerintahan) / Abdul Hafiz Tanjung
  • Permendagri nomor 8 & 64 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemda & sistem informasi pembangunan daerah tahun 2013-2014.
  • Standar Akuntansi Pemerintahan
  • Permendagri No. 8 & 64 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemda & sistem informasi pembangunan daerah tahun 2013-2014.tahun 2013-2014 Dilengkapi : KEPPRES No. 3 dan 21 tentang komite standar akuntansi pemerintahan tahun 2013. PERKA BKN No. 12 TTG . pedoman pengelolaan informasi dan lampiran-lampirannya.
  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan Undang-undang Republuk Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa / Marsono
  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
  • Standar akuntansi pemerintahan : telaah kritis - PP No. 24 tahun 2005 / oleh Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik
  • Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1974 tentang : pokok- pokok pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa