Sampul
Cite This                Tampung       
Jenis Bahan Monograf
Judul Naskah komprehensif perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 : latar belakang, proses, dan hasil pembahasan 1999-2002 / Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945
Judul Asli
Judul Seragam Undang-undang, dsb.
Pengarang Indonesia
Indonesia. Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945
Edisi Ed. internal
Pernyataan Seri
Penerbitan Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Deskripsi Fisik 10 jil. ; 22 cm.
Jenis Isi
Jenis Media
Jenis Wadah
Informasi Teknis
ISBN 978-979-15769-8-7
978-979-15769-7-0
978-602-8308-03-8
978-602-8308-00-7
978-602-8308-06-9
978-602-8308-02-1
978-602-8308-04-5
978-602-8308-01-4
978-979-15769-9-4
978-602-8308-05-2
ISSN
ISMN
Subjek Undang-undang dasar - Amandemen - Indonesia
Abstrak
Catatan Buku 3,4 terdiri dari 2 jil.
Isi : Jil.1. Latar belakang, proses, dan hasil perubahan UUD 1945. 2. Sendi-sendi/fundamen negara. 3. Lembaga Pemusyawaratan dan Perwakilan. 4. Kekuasaan pemerintahan negara. 5. Pemilihan umum. 6. Kekuasaan kehakiman. 7. Keuangan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. 8. Warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, dan agama. 9. Pendidikan dan kebudayaan. 10. Perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi
Target Pembaca Umum
Lokasi Akses Online
 
 

Karya Terkait

  • Nahwu dan Sharaf
  • Nahwu dan Sharaf
  • Kitab Minkaj dan Fara
  • Tata Buku AI : kumpulan soal-soal ujian ketrampilan/praktek Dep.P.&.K. dengan jawabannya 1972-1973 / oleh Team Pengajar Pusat Kursus-Kursus
  • Pokok-pokok pensiun pegawai negeri sipil dan janda dudanya di Indonesia / Hariyadi Saman Karto Suwarno
  • Himpunan perundang-undangn kesehatan tahun 1960-1966
  • Standardisasi rumah sakit umum kelas C dan kelas D
  • Himpunan peraturan korupsi, kolusi, dan nepotisme & hak asasi manusia
  • Peraturan-peraturan/petundjuk-petundjuk tentang perindustrian
  • Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah : suplemen 3